JF Pustakawan Kini Satu Jabatan: Ini Isi PermenPANRB 20/2026
Jakarta, Jabatan Asisten Perpustakaan resmi hilang sebagai nama jabatan. Lewat Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2026, seluruh jabatan fungsional di bidang perpustakaan kini menyatu dalam satu nama: Jabatan Fungsional Pustakawan. Ketentuan baru ini disosialisasikan oleh Pusat Pembinaan Pustakawan (Pusbinawan) Perpustakaan Nasional RI pada Jumat, 13 November 2026, dan berlaku sejak diundangkan pada 23 Oktober 2026.
Peraturan ini mencabut dua aturan sebelumnya sekaligus: PermenPANRB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan PermenPANRB Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan, Drs. Agus Sutoyo, M.Si., memaparkan arah kebijakan dan implikasi pembinaannya, dilanjutkan bedah regulasi oleh Yudho Widiatmono dari Pusbinawan.
Tidak ada lagi dikotomi pustakawan dan asisten perpustakaan
Penyatuan ini adalah perubahan paling mendasar. Dalam satu JF Pustakawan kini ada dua kategori. Kategori keterampilan terdiri atas Pustakawan Terampil, Pustakawan Mahir, dan Pustakawan Penyelia — inilah jenjang yang sebelumnya bernama Asisten Perpustakaan Terampil, Mahir, dan Penyelia. Kategori keahlian tetap terdiri atas Pustakawan Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Bagi pejabat yang sebelumnya menduduki JF Asisten Perpustakaan, nomenklaturnya disesuaikan menjadi Pustakawan kategori keterampilan. Angka Kredit yang sudah diperoleh tetap diakui sebagai Angka Kredit pada jabatan baru, dan penyesuaian dilakukan melalui SK serta pelantikan sesuai ketentuan. Jadi, tidak ada yang mulai dari nol — yang berubah adalah nama dan kerangka jabatannya.
Dari butir kegiatan ke ruang lingkup dan hasil kerja
Perubahan kedua menyentuh pekerjaan sehari-hari. Tugas pustakawan kini dirumuskan secara umum — melaksanakan kegiatan kepustakawanan — dan dilaksanakan berdasarkan tujuh ruang lingkup kegiatan: pengembangan koleksi, pengorganisasian bahan perpustakaan, layanan perpustakaan, pelestarian koleksi, pengembangan ekosistem kepustakawanan, manajemen perpustakaan, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan.
Pelaksanaan tugas itu diarahkan untuk memenuhi ekspektasi kinerja instansi dan mendukung target organisasi. Artinya, pustakawan tidak lagi dinilai semata dari daftar aktivitas yang diselesaikan, melainkan dari hasil kerja dan kontribusinya bagi organisasi dan masyarakat. Ruang lingkup ini akan menjadi kerangka penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan indikator kinerja mandatori jabatan akan ditetapkan melalui petunjuk teknis Perpustakaan Nasional.
Tiga jalur masuk, uji kompetensi jadi gerbangnya
Pengangkatan ke dalam JF Pustakawan dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, pengangkatan pertama dari CPNS: minimal D-3 bidang perpustakaan dan informasi untuk Pustakawan Terampil, S-1/D-4 untuk Ahli Pertama, dan S-3 untuk Ahli Muda. Kedua, perpindahan dari jabatan lain secara horizontal, dengan syarat pengalaman di bidang perpustakaan paling singkat 2 tahun, lulus uji kompetensi, predikat kinerja baik selama 2 tahun terakhir, dan batas usia — antara lain 53 tahun untuk kategori keterampilan, Ahli Pertama, dan Ahli Muda, serta 55 tahun untuk Ahli Madya. Ketiga, promosi secara diagonal, termasuk kenaikan jenjang, yang mensyaratkan predikat kinerja sangat baik selama 2 tahun terakhir dan lulus uji kompetensi pada jabatan tujuan.
Satu kabar baik bagi pustakawan kategori keterampilan: yang telah memperoleh ijazah S-1 atau D-4 kini diatur eksplisit dapat diangkat ke kategori keahlian, sepanjang tersedia kebutuhan, ijazahnya sesuai, lulus uji kompetensi, dan pangkatnya memenuhi syarat.
Perhatian: tenggat ijazah sampai 28 Desember 2027
Ada satu tanggal yang wajib dilingkari setiap pustakawan: 28 Desember 2027. Sampai tanggal itu, Pustakawan Ahli Utama yang belum berijazah S-2 wajib memenuhinya, dan Pustakawan kategori keterampilan yang belum berijazah D-3 wajib memenuhinya. Keduanya dari rumpun ilmu perpustakaan dan informasi atau rumpun lain yang relevan. Bila sampai batas waktu itu kualifikasi tidak terpenuhi, pustakawan diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan.
Tenggat ini sebenarnya kelanjutan dari amanat PermenPANRB 55/2022 yang memberi waktu 5 tahun sejak Desember 2022 — karena itu sisa waktunya tinggal sekitar satu tahun. Selain itu, pustakawan yang diangkat melalui jalur penyesuaian wajib mengikuti dan lulus pelatihan kepustakawanan sesuai jenjangnya, paling lambat 3 tahun sejak peraturan baru diundangkan.
Ringkasan perubahan untuk pustakawan
| Hal | Sekarang |
| Nama jabatan | Satu: JF Pustakawan. Asisten Perpustakaan menjadi Pustakawan Terampil, Mahir, dan Penyelia |
| Dasar penilaian tugas | Tujuh ruang lingkup kegiatan dan ekspektasi kinerja organisasi, bukan rincian butir kegiatan |
| Kenaikan jenjang dan pindah jabatan | Wajib lulus uji kompetensi; promosi mensyaratkan kinerja sangat baik 2 tahun terakhir |
| Kebutuhan formasi | Dihitung dari beban kerja: koleksi, jenis layanan, pemustaka, tenaga yang dibina, perpustakaan yang dibina |
| Organisasi profesi | Setiap pustakawan wajib menjadi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) |
| Kompetensi | Wajib memenuhi standar teknis, manajerial, dan sosial kultural, serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan |
| Tenggat ijazah | S-2 untuk Ahli Utama dan D-3 untuk kategori keterampilan, paling lama 28 Desember 2027 |
Apa yang perlu dilakukan sekarang
Bagi pustakawan, langkah terdekat adalah memeriksa tiga hal: nomenklatur jabatan dan proses penyesuaian SK-nya, kesesuaian ijazah terhadap tenggat 2027, dan status pelatihan bagi yang masuk melalui jalur penyesuaian. Susun pula SKP berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan diskusikan ekspektasi kinerja dengan pimpinan unit kerja.
Bagi instansi, pekerjaan rumahnya adalah memetakan kondisi pustakawannya, menyesuaikan administrasi kepegawaian dan peta jabatan, serta menyiapkan perencanaan kebutuhan berdasarkan beban kerja. Perpustakaan Nasional sendiri masih menyiapkan perangkat lanjutannya: petunjuk teknis pelaksanaan, pedoman penghitungan kebutuhan, ketentuan uji kompetensi, kamus kompetensi, dan standar kompetensi jabatan. Selama perangkat itu belum terbit, pustakawan diimbau mengikuti pengumuman resmi Pusbinawan dan tidak mengambil keputusan karier berdasarkan tafsir sendiri.
Penataan ini ditegaskan bukan sekadar perubahan administrasi jabatan, melainkan pembenahan sistem: satu identitas profesi pustakawan, karier yang lebih jelas, dan kinerja yang terhubung dengan hasil. Bagi pustakawan yang memahaminya sejak awal, perubahan ini adalah momentum untuk memperkuat profesionalitas — bukan sekadar menyesuaikan nama jabatan.
Sumber :
| PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2026; materi sosialisasi Pusbinawan Perpusnas 13 November 2026 (Agus Sutoyo dan Yudho Widiatmono); rekaman YouTube Pusbinawan: https://www.youtube.com/watch?v=luGhPHdqsLQ |
